Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan tema “Antisipasi Terhadap Potensi Konflik Horizontal dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Sleman”

Potensi konflik ataupun permasalahan dapat bersumber dari banyak segi kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah obyek pariwisata, terutama dalam hal pengelolaannya tidak jarang menimbulkan permasalahan pada masyarakat ataupun pada pemerintahan setempat. Hal ini yang menjadi pertimbangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan tema “Antisipasi Terhadap Potensi Konflik Horizontal dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Sleman”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Unit I Pemerintah Kabupaten Sleman pada hari Kamis 24 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB – 13.00 WIB dengan peserta 60 orang terdiri atas FKDM Kecamatan, Kasi Ekobang Kecamatan, Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Sleman. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman (Dra. Shavistri Nurmala Dewi), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Drs. Sumarjana), serta Ketua FKDM Kabupaten Sleman (Agus Haryanto, M.Min).

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Bapak Setiharno, S.IP. Dalam samutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan Focus Group Discussion kesempatan ini mengambil tema “Antisipasi Terhadap Potensi Konflik Horizontal dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Sleman” bertujuan untuk mengantisipasi timbunya permasalahan konflik horizontal dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata khususnya di Kabupaten Sleman.

Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman, Dra. Shavistri Nurmala Dewi tentang “Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Sleman”. Menurut Dra. Shavistri Nurmala Dewi Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010 – 2025, Bahwa salah satu wilayah di Kabupaten Sleman termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, RIPK Kabupaten Sleman Tahun 2015 – 2025 (Perda No. 11 Tahun 2015). Arah kebijakan sesuai rencana RIPK Sleman sebagai berikut: pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, pengembangan industry pariwisata yang berdaya saing, pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab, pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang tangguh. Strategi umum yang dilakukan dalam upaya pengembangan destinasi dan pemasaran wisata di Kabupaten Sleman adalah menciptakan dan menumbuhkan sinergitas dengan para pelaku wisata dan stakeholder pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata (PHRI, ASITA, HPI, dll), mengedepankan kualitas produk-produk wisata yang berorientasi pada pasar wisata, meningkatkan kualitas pelayanan bagi SDM di destinasi wisata (ketrampilan teknis pengelola dan SAPTA PESONA), mengoptimalkan pemberdayaan bagi masyarakat lokal disekitar destinasi wisata, mengembangkan jejaring dengan pelaku media massa, medsos, media online dan berbagai komunitas wisata dan juga stakeholder pariwisata luar DIY.

Materi kedua disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Drs. Sumarjana dengan tema “BUMDES Salah Satu Solusi Pengelolaan Wisata Desa”. BUM Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes dibentuk / didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes merupakan sitem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa (diluar struktur organisasi pemerintahan desa).

Materi ketiga disampaikan oleh Ketua FKDM Kabupaten Sleman, Bapak Agus Haryanto, M.Min. dengan tema “Antisipasi Terhadap Potensi Konflik dalam Pengelolaan Potensi Wisata di Kabupaten Sleman”. Sumber potensi konflik antara lain Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, Perseturuan antar umat beragama dan / atau inter umat beragama, antar suku dan etnis, Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan / atau propinsi, Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Kemudian menurut Ketua FKDM Kaupaten Sleman tersebur antisipasi terhadap potensi konflik dalam pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Sleman antar lain Pengelolaan berdasarkan regulasi yang ada (Pemda memberi “Payung Hukum”), Pembagian kerja antar pengelola obyek wisata, Peran Pemda melalui Dinas Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata, Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata, Kerjasama lintas dinas / lembaga / komunitas dalam pengelolaan obyek wisata. Selain itu dalam mengantisipasi potensi konflik harus ada peran dari semua lapisan masyarakat dan juga peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang antara lain adalah ikut mendukung pemberdayaan potensi wilayah / daerah dengan kemitraan / pendampingan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap potensi konflik, melakukan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik.

Comments are closed

  • Bantu kami untuk mengisi survey agar kami bisa menjadi lebih baik