Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Potensi Konflik di Kabupaten Sleman Tahun 2017

Berbagai potensi konflik muncul di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Mulai dari peredaran narkotika, munculnya paham-paham radikal, hingga kasus-kasus intoleransi.Hal-hal terseut harus secara nyata direspon cepat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pemerintah pusat dalam mengkaji dan mengantisipasi dinamika masyarakat atas potensi-potensi permasalahan yang pada akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa dan kehancuran bangsa.

Dengan didasari berbagai permasalahan diatas dan dalam merespon dinamika yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Potensi Konflik di Kabupaten Sleman Tahun 2017 dengan tema “Mendorong dan Meningkatkan Peran Aparat dalam Menangani Potensi Konflik”.

 Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juli 2017 di Aula Unit 1 Pemda Sleman pukul 09.00 – 13.00 WIB dengan peserta 60 orang terdiri atas Kasi Trantib, Kapolsek, Danramil dan Tim Penanganan Potensi Konflik di Kabupaten Sleman.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol, Drs. Ardani. Dalam sambutannya Drs. Ardani menyampaikan bahwa penduduk di Sleman heterogen, mobilitas penduduk tinggi. Sangat berpotensi menimbulkan potensi konflik. Perlu penanganan potensi konflik agar dapat mendukung pembangunan dengan baik. Bangsa Indonesia multikultur hendaknya bisa dijadikan modal utama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Harapannya, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini agar dapat diaktualisasikan terlebih mulai memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Mari kita wujudkan sinergi yang baik antara aparat, masyarakat. Mari kita mengeliminir potensi konflik yang ada dengan membangun komunikasi yang baik antar elemen masyarakat, ajak Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan FGD tersebut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman  (Bapak Nuryanta), Kapolres Sleman (AKBP. Burkan Rudy Satria, S.IK), dan Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (Dr. Pande Made Kutanegara).

Pada kesempatan pertama materi disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman tentang “Menyorot Tantangan Penanganan Konflik Sosial”. Melihat cukup massifnya konflik sosial di wilayah Kabupaten Sleman, maka secara spesifik ada beberapa kasus yang perlu disoroti yakni tindakan intoleran (sentimen SARA) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, tindak kejahatan baik yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun anak-anak (baca: kasus klitih), bahaya laten organisasi masyarakat yang menyebarkan paham radikal dan anti Pancasila dan potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Berpijak pada pokok persoalan yang sudah dijelaskan di atas, maka dibutuhkan kebijakan atau formulasi solusi guna mengeliminir potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya yakni : Adanya desain penanganan konflik dan paska konflik yang mengarah pada upaya rekonsiliasi, sehingga prinsip yang didepankan adalah aspek keadilan, penghormatan atas hak asasi warga negara, dan perlindungan atas tindak diskriminasi, Penguatan basis program yang mengkokohkan jargon “Kabupaten Layak Anak” di wilayah Kabupaten Sleman, Penguatan regulasi yuridis, yakni adanya produk perundang-undangan (hukum) yang secara substansi menekankan pada ranah preventif (pencegahan), dan danya komunikasi dan koordinasi yang intensif diantara SKPD/Dinas yang secara langsung menangani penyelesaian masalah konflik sosial atau kriminalitas. Menguatkan peran institusi pendidikan dalam memberikan pendidikan moral atau karakter dengan berdasar pada ajaran agama dan Pancasila. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga nilai/norma sosial dapat berjalan secara efektif.

Materi kedua selanjutnya dipaparkan oleh Kapolres Sleman (AKBP. Burkan Rudy Satria, S.IK) tentang “Pedoman Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat”. Asas dalam penanganan konflik sosial antara lain sebagai berikut: (kemanusiaan, HAM, kebangsaan kekeluargaan, kebhinnekaa tunggal ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggungjawab negara, partisipasi, tidak memihak, tidak membeda-bedakan. Tujuan penanganan konflik antara lain: menciptakan kehidupan yang aman, memelihara kondisi damai, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda dan sarana umum, memulihkan fisik sarana dan masyarakatnya. Strategi dalam penanganan konflik : identifikasi konflik, pencegahan (pelihara kondisi dalam masyarakat, kembangkan sistem penyelesaian damai di masyarakat, redam potensi konflik, bangun sistem peringatan dini), pengehentian (negosiasi / soft power dan tindakan tegas terukur / hard power), pemulihan pasca konflik (rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Materi terakhir disampaikan oleh Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (Dr. Pande Made Kutanegara) yang menyampaikan paparan tentang “Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik 2017”. Komposisi masyarakt DIY yang multikultur bisa menjadi sebuah kekuatan. Namun apabila tidak ditopang dengan kekuatan modal sosial yang memadai bisa menimbulkan konflik. Terjadi dinamika perubahan sosial yang cukup signifikan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik dan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik. Hasil penelitian pada dimensi pemerintahan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sleman pada semua level pemerintahan (kecuali level dukuh dan camat) mengalami peningkatan dibandingkan dengan data 2016. kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima meningkat di semua level pemerintahan dibandingkan data 2016. secara umum tingkat kepercayaan kepada pemerintah lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan pelayanan yang masyarakat terima dari pemerintah.

Comments are closed

  • Bantu kami untuk mengisi survey agar kami bisa menjadi lebih baik