Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dinamika pada masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terkait munculnya potensi-potensi permasalahan yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajia-kajian mendalam dalam mengantisipai potensi konflik yang akan muncul. Pada hari Rabu 8 Nopember 2017 pukul 09.00 – 13.00 WIB, bertempat di Aula Unit 1 Pemda Sleman telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan tema “Kajian Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Wilayah Kabupaten Sleman”.

Kegiatan ini dihadiri oleh 75 orang terdiri dari unsur Babinsa dan Babinkamtibmas di wilayah Kabupaten Sleman. Hadir sebagai narasumber dari Dr. Pande Made Kutanegara (Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM) dan Fadlan Habib, S.Sos (Staf Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman (Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, MM). Dalam sambutan beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta dan kepada para narasumber. Kondisi di Kabupaten Sleman penduduk heterogen, mobilitas penduduk tinggi. Sangat berpotensi menimbulkan potensi konflik. Perlu penanganan potensi konflik agar dapat mendukung pembangunan dengan baik. Bangsa Indonesia multikultur hendaknya bisa dijadikan modal utama dalam mewujudkan sinergi yang baik antara aparat dan masyarakat. Mari kita mengeliminir potensi konflik yang ada dengan membangun komunikasi yang baik antar elemen masyarakat. Tahun 2019 memasuki tahun politik di mana suhu politik semakin memanas, saat ini sedang verifikasi bantuan partai politik. Harapannya masyarakat tidak mudah termobilisasi kepentingan-kepentingan politik. Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas merupakan 3 kesatuan, yang jika bersatu padu bertugas untuk cegah dini dan deteksi dini terhadap peristiwa yang ada di wilayahnya.

Materi petama disampaikan oleh Dr. Pande Made Kutanegara tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial”. Komposisi masyarakat DIY yang multikultur bisa menjadi sebuah kekuatan. Namun apabila tidak ditopang dengan kekuatan modal sosial yang memadai bisa menimbulkan konflik. Terjadi dinamika perubahan sosial yang cukup signifikan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik dan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik. Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik skala Kabupaten.          Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sleman pada semua level pemerintahan (kecuali level dukuh dan camat) mengalami peningkatan dibandingkan dengan data 2016. kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima meningkat di semua level pemerintahan dibandingkan data 2016. secara umum tingkat kepercayaan kepada pemerintah lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan pelayanan yang masyarakat terima dari pemerintah.

Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Fadlan Habib, S.Sos. menyampaikan paparan tentang “Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik 2017”. Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik dilihat dari berbagai dimensi, antara lain: dimensi ekonomi, dimensi identitas suku, dan dimensi identitas agama.

Comments are closed

  • Bantu kami untuk mengisi survey agar kami bisa menjadi lebih baik