SLEMAN DAILY BRIEF UPDATE

SLEMAN DAILY BRIEF UPDATE
Release_Date : 12 November 2026
Release_Time : 16.00 WIB

(Sleman Daily Brief merupakan rangkuman berita dan isu terkini di Kabupaten Sleman, hasil kerjasama Tim Puskomin Kewaspadaan Dini Badan KESBANGPOL dengan Tim Analisis Media/Medsos Dinas KOMINFO Kabupaten Sleman)

POLITIK, PEMERINTAHAN, DAN HUKUM :

1. Perkembangan Pasca Aksi 10 November: Polda DIY mengamankan total 157 orang pasca kerusuhan yang timbul setelah aksi massa di kawasan Malioboro pada Selasa (10/11). Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, mengonfirmasi 1 orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa bom molotov, petasan, dan pisau lipat. Tersangka dijerat Pasal 306 KUHP dan/atau Pasal 307 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada Kamis (12/11) sebanyak 154 orang termasuk 21 anak di bawah umur sudah dipulangkan karena tidak terbukti pidana, sedangkan 2 orang (MFR dan MAS) diserahkan ke BNNP DIY akibat positif narkoba.
2. Sikap UGM Pasca Aksi 10 November: Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mengonfirmasi 7 mahasiswa UGM yang diamankan Polda DIY pasca aksi 10 November telah dibebaskan dalam kondisi sehat pada Rabu (11/11) malam. Mahasiswa yang dipulangkan terdiri atas 6 mahasiswa FISIPOL dan 1 mahasiswa Fakultas Kehutanan, sementara 1 mahasiswa Fakultas Filsafat masih dirawat di rumah sakit akibat luka jahitan. Dekan FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele, mengarahkan 6 mahasiswanya untuk menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM. UGM juga berencana membentuk tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain untuk mengusut dugaan tindakan kekerasan polisi pada aksi 10 November di Malioboro. Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa pencarian fakta akan dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti guna memastikan keadilan.
3. Penutupan Program TMMD Sengkuyung Tahap IV Sleman: Program TMMD Sengkuyung Tahap IV TA 2026 Kodim 0732/Sleman di Kalurahan Sukoharjo, Ngaglik resmi ditutup oleh Kasdim Mayor Cke Hermanto pada Kamis (12/11). Pelaksanaan 30 hari berhasil menyelesaikan cor blok jalan 315 meter, talud 540 meter, paving halaman masjid 285 meter persegi, serta rehabilitasi 2 unit RTLH seratus persen. Total anggaran senilai Rp525 juta bersumber dari APBD DIY Rp75 juta dan APBD Sleman Rp450 juta, ditopang swadaya warga sebesar Rp30 juta. Staf Ahli Bupati Sleman, Samsul Bakri, mengapresiasi kemanunggalan TNI dan warga yang juga dibekali penyuluhan pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, serta ketertiban masyarakat.
4. Penghentian Sementara Operasional SPPG Umbulharjo: Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo, Cangkringan dihentikan sementara atas rekomendasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional akibat dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis. Koordinator Wilayah SPPG Sleman, Hening Sucahya, menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi investigasi epidemiologi, inspeksi sanitasi, dan audit keamanan pangan. Pengelola dapur diwajibkan melakukan pembenahan total secara fisik dan prosedur, meliputi sterilisasi area, pengendalian hama, serta perbaikan alur penyimpanan bahan baku dan pencucian peralatan. Dapur SPPG baru diizinkan beroperasi kembali setelah hasil uji laboratorium keluar serta seluruh standar higiene, sanitasi, dan petunjuk teknis dipastikan terpenuhi.
5. Pemutakhiran Data Pemilih: Bawaslu Kabupaten Sleman memperketat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV 2026 demi menjaga validitas data pemilih jelang rapat pleno KPU pada 10 atau 11 Desember 2026. Koordinator Divisi P2H Bawaslu Sleman, Raden Yuwan Sikra, menemukan kendala berupa keterbatasan akses terhadap data yang dilindungi, termasuk data pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Perbedaan data penyandang disabilitas menjadi perhatian karena Dinas Sosial mencatat 7.025 orang pada 2026, sedangkan Dukcapil mencatat 8.536 orang berdasarkan data semester I. Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi, menjelaskan tahapan pemutakhiran DPB sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2025 meliputi pendataan pemilih pemula, perubahan status TNI/Polri, pemilih meninggal dunia, perpindahan penduduk, hingga potensi data ganda.
6. Eksekusi Rumah Lelang di Sendangadi: Pengadilan Negeri Sleman mengeksekusi sebidang tanah dan bangunan di Dusun Duwet, Sendangadi, Mlati pada 12 November 2026 berdasarkan penetapan eksekusi Nomor: 10/Pdt.Eks.RL/2026/PN.Smn. Kuasa hukum pemohon lelang, Johan Saputra SH, menyatakan pengosongan aset bernilai lelang Rp1,6 miliar tersebut berjalan kondusif karena termohon menyerahkannya secara sukarela. Sebaliknya, kuasa hukum termohon MEC, Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi SH, mengumumkan rencana pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap perbankan atas ketidaktransparanan informasi kredit KPR Rp4,03 miliar. Termohon menilai penurunan nilai limit lelang oleh KJPP menjadi Rp1,648 miliar sangat tidak wajar dan merugikan karena membuat nasabah masih dibebani klaim sisa tagihan utang hingga Rp2,8 miliar.

EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA :

1. Penyaluran 110 Unit Becak Listrik Bantuan Presiden: Pemkab Sleman dan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN) menyerahkan bantuan Presiden berupa 110 unit becak listrik gratis di Pendopo Parasamya pada Kamis (12/11). Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengapresiasi bantuan ini karena dapat meringankan beban fisik pengemudi berusia lanjut sekaligus mempercepat transformasi transportasi ramah lingkungan. Direktur YGSN, Mayjen TNI (Purn.) Firman Dahlan, menegaskan bahwa pembagian becak listrik ini murni merupakan inisiatif dan panggilan nurani Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan ini ditutup dengan sesi uji coba dan konvoi becak listrik bersama mengelilingi area Lapangan Pemda Sleman.
2. Pengukuhan Forum Universal Coverage Jamsostek Sleman: Pemkab Sleman mengukuhkan pengurus Forum Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026 di Hotel Alana pada Kamis (12/11) guna mengakselerasi perlindungan jaminan sosial pekerja. Ketua Forum UCJ sekaligus Sekda Sleman, Abu Bakar, memaparkan target kepesertaan 2026 ditetapkan 37 persen dan diproyeksikan meningkat hingga 62 persen atau 360.000 tenaga kerja pada 2029. Capaian per Oktober 2026 telah menyentuh 36,68 persen atau 206.000 pekerja, sehingga pemerintah daerah tinggal mengejar sisa 0,32 persen atau 3.000 pekerja hingga akhir tahun. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan bahwa forum yang disahkan melalui SK Bupati Nomor 99.2/Kep.KDH/A/2026 ini melibatkan KADIN, APINDO, serta OPD terkait untuk mempercepat perlindungan pekerja rentan.
3. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan PDAM Tirta Sembada: Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada Sleman, Sukarmin, mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat tata kelola dan kinerja pelayanan air minum dalam momentum Hari Bakti ke-34 bertema “Bersinergi, Bertransformasi, Wujudkan Visi”. Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan intensitasnya dapat ditingkatkan hingga dua sampai tiga kali dalam sebulan jika ditemukan kendala teknis. Sukarmin mengapresiasi dukungan Bupati Sleman Harda Kiswaya yang memberikan perhatian pada pengembangan SDM, tata kelola perusahaan, serta penguatan infrastruktur. Bupati Sleman menegaskan arahan bahwa setiap aduan atau komplain dari pelanggan wajib diutamakan dan segera direspons ketimbang penanganan penyambungan baru.
4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah: Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 telah mencapai Rp1,084 triliun atau 81,41 persen dari target tahunan Rp1,3 triliun. Kepala BKAD Sleman, Wawan Hariawan, menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh pajak makanan minuman serta pajak hotel. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dengan capaian 95,3 persen atau senilai Rp93,9 miliar. Sektor pendukung pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan realisasi pajak makanan dan minuman mencapai 92,22 persen, hiburan 90,40 persen, serta perhotelan sebesar 88,95 persen.
5. Penataan Ruang dan Perlindungan Ekologi: Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman, Dona Saputra Ginting, menegaskan pentingnya konsistensi tata ruang untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan pesatnya pertumbuhan penduduk. Penataan ruang Sleman bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu menjaga keseimbangan ruang alam dan buatan, menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat, serta memperketat perlindungan fungsi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan ekspansi modal tidak boleh mengorbankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan resapan air di lereng Gunung Merapi. Integrasi perizinan digital Online Single Submission (OSS) berbasis RTRW dan RDTR mewajibkan setiap pemilik modal mengantongi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sah sebelum beroperasi.
6. Capaian Investasi Sleman: Realisasi investasi Kabupaten Sleman pada tahun 2025 mencapai Rp4,81 triliun yang melampaui target hingga 185,83 persen serta menyerap 10.714 tenaga kerja. Capaian positif berlanjut pada periode Januari hingga September 2026 dengan perolehan sebesar Rp3,53 triliun yang terdiri atas PMDN Rp2,73 triliun dan PMA Rp804,74 miliar serta membuka 11.009 lapangan kerja baru. Khusus Triwulan III 2026, investasi masuk sebesar Rp1,45 triliun dengan sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebagai penyumbang terbesar senilai Rp1,14 triliun serta Jepang sebagai investor asing utama sebesar Rp108,16 miliar. Kepala DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, menyampaikan bahwa perizinan daring OSS dan Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan 198 jenis layanan kini difokuskan untuk menggenjot pariwisata kawasan Bokoharjo, Prambanan.

TRENDING TOPIC MEDIA SOSIAL:

• Pada Kamis (12/11) Warga mengeluhkan aktivitas parkir pengunjung Ayam Bakar Pedas Artomoro di Jalan Palagan yang dinilai kerap mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut disebut sering memicu kemacetan, terutama pada jam makan dan masa libur, serta telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Instansi terkait diharapkan melakukan evaluasi dan penertiban apabila ditemukan penggunaan ruang milik jalan yang tidak sesuai ketentuan demi menjaga kepentingan dan kenyamanan masyarakat.

IMPLIKASI DAN KESIMPULAN:

• Pemkab Sleman dapat turut membangun komunikasi aktif dengan Polda DIY dan UGM, serta mendukung kerja tim pencari fakta independen guna mengusut dugaan kekerasan aparat;
• Pemkab Sleman mendukung program swadaya masyarakat model TMMD Sengkuyung untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik antarpedukuhan;
• Pemkab Sleman memastikan penghentian sementara operasional SPPG Umbulharjo dan mengaudit standar higiene-sanitasi secara menyeluruh sebelum mengizinkan kembali distribusi program Makan Bergizi Gratis;
• Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial dan Dukcapil Sleman dapat menyinkronkan perbedaan data penyandang disabilitas serta membuka akses data terproteksi bagi Bawaslu demi mewujudkan validitas daftar pemilih;
• Pemkab Sleman perlu mengkaji penyediaan sarana pendukung pengisian daya dan skema pemeliharaan berkala agar 110 unit becak listrik gratis bantuan Presiden dapat beroperasi secara berkelanjutan bagi pengemudi lansia;
• Pemkab Sleman perlu mengoptimalkan sinergi Forum UCJ bersama KADIN dan APINDO untuk segera mendaftarkan sisa 3.000 pekerja rentan guna memenuhi target kepesertaan 37% pada akhir tahun 2026;
• Pemkab Sleman dapat mendorong PDAM Tirta Sembada untuk memprioritaskan penyelesaian komplain pelanggan lama sebelum memfokuskan penanganan sambungan baru;
• Pemkab Sleman melalui BKAD Sleman harus mengintensifkan pengawasan dan pemantauan penerimaan pajak pada sektor BPHTB, perhotelan, dan restoran untuk mengejar sisa target penerimaan Rp1,3 triliun;
• Pemkab Sleman harus memperketat verifikasi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berbasis OSS untuk memastikan ekspansi investasi tidak mengorbankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan resapan air lereng Gunung Merapi;
• Pemkab Sleman dapat merespon keluhan masyarakat dengan menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir usaha Ayam Bakar Artomoro yang dinilai sering memicu kemacetan.