Yogyakarta- Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman persiapan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Badan Kesbangpol DIY melaksanakan Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016 melalui dana dekonsentrasi. Sosialisasi (dua angkatan) dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 30 s.d 31 Mei 2016, pukul 08.00 WIB sampai selesai, bertempat di Inna Garuda Hotel.
Acara tersebut dihadir sekitar 60 peserta yang terdiri dari Camat, Kepala Kesbang dan staf Kabupaten/Kota se DIY, serta pegawai pada Bakesbangpol DIY. Narasumber adalah Drs. Syarmadani, M. Si (Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.
“Dalam rangka terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharaanya stabilitas poldagri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas maka urusan pemerintahan umum terkait kebangsaan yang selama ini kurang terurus kewenangannya ditarik langsung dibawah presiden dan kewenangan dilimpahkan ke Gubernur dan Bupati/walikota dan secara operasional sesuai pasal 25 UU 23/ 2014 dibantu oleh instansi vertikal perangkat kemendagri,” terang Drs. Syarmadani. Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan di Kecamatan dengan pembiayaan lewat APBN.
Menindaklanjuti UUn 23 Tahun 2014 tersebut maka saat ini instansi daerah yang mengurusi urusan kesatuan bangsa/pemerintahan umum akan dialihkan menjadi instansi pusat. Proses peralihan sedang dimulai dengan pendataan meliputi Aset, SDM, pembiayaan. Hanya saja hingga saat ini RPP belum juga ditandatangani dan disyahkan, sehingga masih belum bisa dipastikan kapan waktu tepat pelaksanaannya.
