SEMINAR PENGAWASAN ORANG ASING

Pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Aula unit I Pemda Kabupaten Sleman. Telah berlangsung Seminar Pengawasan Orang Asing dengan tema “Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Indonesia” yang diikuti kurang lebih 60 peserta.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan paparan narasumber pertama Bapak Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, MM. selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, yang minghimbau kepada semuanya agar bersama-sama mengawasi dan menjalin keharmonisan dengan WNA, dikarenakan ada norma sosial yang tidak diketahui oleh WNA begitupun sebaliknya ada norma social WNA yang kita tidak ketahui. Semakin tinggi peradaban manusia semakin tinggi pula tingkat kewaspadaannya.

Inti yang di sampaikan oleh Bapak Edy Rohaedy dari Imigrasi DIY selaku narasumber kedua adalah Dasar Hukum UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan, Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing. Kebijakan uum kemigrasian yaitu setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin ke imigrasiaan/Visa, memiliki paspor yang berlaku, masuk melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, (TPI) memiliki ijin tinggal

Narasumber Ketiga IPDA Teguh Sundoro Kanit V POA Polres Sleman menyampaikan Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh orang asing. Dasar hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 15 ayat 2 huruf i terkait dengan kewenangan Polri dalam pengawasan Orang asing. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 69 ayat 1. (Mengurangi Kewenagan POLRI dalam WAS OA). Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tim PORA bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, melakukan rapat koordinasi antar intansi terkait. Melakukan operasi gabungan. Tim Pora menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan, maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintahan terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Comments are closed